Bagi
umumnya masyarakat yang berpikiran naif hingga saat ini masih sangat percaya
bahwa, setelah militer, gerakan mahasiswa adalah faktor determinan dalam
menggerakkan dinamika politik bangsa ini. Pandangan itu dianggap naif karena
tak jarang data yang menunjukkan bahwa ada konspirasi politik besar – bahkan
internasional – yang ada dibalik gelombang besar gerakan mahasiswa di Indonesia
dalam tiap milestones garis sejarahnya. Tapi senaif apapun itu, gerakan
mahasiswa adalah sesuatu yang hukumnya wajib bila kita hendak melakukan
transformasi nilai-nilai idealisme yang konstruktif bagi perkembangan politik
bangsa. Tak banyak entitas sosial yang cukup memiliki kredibilitas untuk
mengemban tugas itu, di samping beberapa NGO’s tentunya. Kalangan profesional,
birokrasi, politisi dan bisnis – dimanapun di dunia ini – terlalu banyak
memasuki ranah pragmatis sehingga kompetensi mereka untuk bicara idealisme
relatif rendah.
Dunia
pendidikan adalah dunia ethic yang harus selalu berada di depan menghela
dunia emic pragmatis di lapangan. Oleh karena itu, seharusnyalah semua
orang yang berada dalam dun ia akademik menyadari raison d ‘etre – nya
ini. Parahnya birokrasi kampus ternyata sangat jauh dari apa yang seharusnya
terjadi. Mulai dari menteri pendidikan, rektor, dekan hingga staff di
jurusan/program studi tak sedikitpun memiliki respect terhadap gerakan
mahasiswa. Segelintir mahasiswa yang masih mau meluangkan waktu untuk menjadi
aktifis mendapat cemoohan dari banyak pihak. Teman-teman kulaihnya yang tak
memilih jalur hidup itu, para dosen dan birokrasi kampus memandang remeh
terhadap mereka. Bahkan keluarga mereka sendiri tak banyak yang men-support
anaknya untuk menjadi seorang aktifis gerakan mahasiswa.
Sekian
banyak aktor yang meminggirkan posisi strategis aktifis gerakan mahasiswa itu
sebenarnya terbingkai dalam sebuah sistem. Dan inti dari sistem ini adalah
terletak pada birokrasi kampus (pejabat-pejabat struktural yang ada di
perguruan tinggi). Apabila mereka memiliki sensitifitas yang cukup terhadap
arti strategis gerakan mahasiswa sesungguhnya mereka dapat memberikan regulasi
yang bersifat memberi ruang ekspresi pada para aktifis. Namun kenyataannya
justru regulasi kampus mempersempit ruang ekspresi gerakan mahasiswa. Buktinya
adalah tidak adanya apresiasi akademis yang cukup dari birokrasi kampus
terhadap para aktifis yang terbukti cukup gigih dalam memperjuangkan demokrasi
dan hak-hak kaum marginal. Atau bahkan ruang-ruang diskusi kritis yang
dilakukan secara independen oleh para mahasiswa dipandang remeh dan
membuang-buang waktu oleh birokrasi kampus.
Dunia
pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma hanya dimaknai secara formal
prosedural, tidak substansial. Sehingga fasilitasi yang diberikan hanya kepada
lomba-lomba penelitian, lomba pidato dan perlombaan lainnya yang banjir hadiah
dan pengahargaan dari para menteri maupun presiden. Tapi prestasi yang dicapai
oleh para aktifis yang memperoleh penghargaan dari rakyat tak pernah dianggap
penting. Ini sama halnya bahwa para birokrat kampus tak memandang penting
posisi rakyat. Mereka lebih berpihak dan menghormati menteri-meneri dari pada
para marginal kota, buruh, nelayan maupun petani yang terpinggirkan. Sungguh
merupakan sikap akademis yang memalukan.
Terlebih
saat birokrasi kampus saat ini hampir semuanya mengamini diterapkannya BHPT
(badan hukum pendidikan tinggi) bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Meskipun pada akhirnya model ini di”likuidasi” oleh Mahkamah Konstitusi, namun
spirit ideologinya sudah terlanjur merasuk ke relung piker para pejabat kampus.
Ada beberapa konsekuensi logis ketika konsep “kapitalisasi pendidikan tinggi”,
baik BHPT maupun BHDM, diterapkan. Pertama adalah kekayaan yang ada di
dalam sebuah satuan pendidikan akan ter-privatisasi. Khususnya bagi
satuan-satuan pendidikan swasta yang hierarkhis ataupun satuan pedidikan negeri
akan menjadi terfragmentasi kepemilikan asetnya. Ini berimplikasi pada adanya
konsolidasi aset dan modal oleh sebuah badan hukum tertentu untuk melakukan
aktifitas ekonomis. Kedua, dengan dilakukannya privatisasi di atas maka
secara otomatis tiapsatuan pendidikan harus memiliki kuantifikasi atas modal
dan pengelolaan keuangan mandirinya (komersialisasi), hingga penghitun
laba yang bisa saja dikemas dengan berbagai istilah (seperti umumnya yang
dilakukan lembaga-lembaga nir-laba). Para pengelola satua pendidikan
konsentrasinya akan terpecah, pada pendidikannya itu sendiri dan pengelolaan
keuagan yang diharapkan akan makin meningkat dari masa ke masa. Ketiga,
karena adanya komersialisasi itu maka akan terjadi persaingan antar satuan
pendidikan terutama untuk mempertaankan eksistensinya masing-masing. Untuk
keperluan tersebut maka masuknya investasi disektor ini menjadi sebuah
konsekuensi logis, da terbuka peluang masuk investor asing di sektor
pendidikan ini. Berbagai konsekuensi lanjutan dari kondisi ini tentu dengan
mudah dapat kita prediksi. Yaitu yang paling menakutkan adalah akan makin
terjajahnya mentalitas bangsa ini akibat indoktrinasi yang diberikan oleh
berbagai lembaga pendidikan asing yang ada itu. Bahkan nasionalisme juga akan
terancam. Perlu diingat bahwa saat ini sudah ada beberapa sekolah asing yang
tidak melakukan upacara bendera di hari senin dan hari besar kebangsaan di
Indonesia!
Sesungguhnya
masih terdapat banyak sekali logika yang paradoksal dari kerangka berpikir
konsep manajemen pendidikan tinggi semacam ini. Terutama konsistensi
pemahamannya terhadap ide enterpreneurship institusi publik. Pada bagian
awal jelas bahwa spirit neo-liberalisme yang tertuang dalam public choice
terpampang jelas dalam kehendak melakukan reposisi peran pemertah yang semula steering
menjadi rowing. Tapi ternyata dalam bagian lain di model ini
menunjukka peran dan kewenangan dari dewan pendiri yang begitu besar. Sementara
komponen utama dari dewan pendiri ini adalah dari unsur pemerintah. Ini
menunjukkan bahwa regulasi ini banci, tidak total dalam merepresentasikan
dirinya sebagia agen kapitalis!
Dalam
konteks ini, birokrat kampus yang ada saat ini sedikitpun tak menunjukkan sikap
kritis terhadap keberadaa regulasi sesat ini. Entah karena tidak memahami
secara utuh akan nasib pendidikan ini ke depan atau karena keterjebakan mereka
akan rutinitas kerja birokratis. Rutinitas kerja birokratis khususnya di
perguruan tinggi swasta adalah bagaimana mempertahankan jumlah mahaiswa baru
yang mendaftar dari tahun ke tahun. Yang ada dalam ini kepala birokrat kampus
hanyalah menjaring mahasiwa sebanyak-banyaknya dan mengeruk untuk semaksimal
mungkin. Tetapi bagaimana proses pendidikan yang yang kritis dan memnusiakan
pada mahaiswa yang telah terekrut tak menjadi prioritas. Yang penting hanyalah
lancaranya pembayara SPP dan berbagai iuran tiap semesternya.
Prioritas
ke dua yang ada pada para birokrat kampus juga para dosennya adalah mengeruk
sekarung proyek yang berimplikasi langsung terhadap makin bertambahnya
pendapatan sampingan (yang hampir pasti jumlah berlipat-lipat kali gaji pokok
mereka). Bukan haram untuk melakukan itu, tapi bila hanya uang yang dikejar
dari sekian banyak proyek itu maka itulah tanda-tanda akhir dunia. Sibuknya
para dosen dan birokrat kampus akan berbagai proyek itu seringkali mengabaikan
tugas utama mereka dalam pendidikan itu sendiri. Waktu untuk melayani mahasiswa
manjadi makin sempit. Bahkan masih sangat sering ditemui wajah-wajah masam dan
tak menyenangkan ketika mereka berhadapan dengan mahasiswa, terlebih penampilan
kumal para katifis. Alih-alih proyek-proyek itu dapat memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan di kampus, yang terjadi justru kampus seperti kereta trolley yang
menampung segala jenis barang secara serampangan dan campur aduk. Yang penting
komoditas tersebut laku dijual dan segera mendapatkan untung.
Inilah
wajah muram birokrasi kampus yang ada saat ini. Sehingga tak berlebihan kalau
dikatakan ia merupakan agen utama yang turut serta membuat gerakan mahasiswa
yang ada di Indonesia saat ini collaps. Jangankan untuk serius memberi
ruang apresiasi terhadap gerakan mahasiswa, memikirkan dan berempati saja
tidak. Padahal sikap tak peduli terhadap gerakan mahasiswa adalah juga sikap
tak peduli terhadap tegaknya demokrasi dan hak-hak rakyat tertindas. Kalau
sudah begitu, dimanakah idealisme akademik para birokrat kampus akan
dialamatkan?
Sekum
KAMMI fapet (085641540201)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar