Selasa, 10 Januari 2012

Birokrasi Kampus Membunuh Garakan Mahasiswa


Bagi umumnya masyarakat yang berpikiran naif hingga saat ini masih sangat percaya bahwa, setelah militer, gerakan mahasiswa adalah faktor determinan dalam menggerakkan dinamika politik bangsa ini. Pandangan itu dianggap naif karena tak jarang data yang menunjukkan bahwa ada konspirasi politik besar – bahkan internasional – yang ada dibalik gelombang besar gerakan mahasiswa di Indonesia dalam tiap milestones garis sejarahnya. Tapi senaif apapun itu, gerakan mahasiswa adalah sesuatu yang hukumnya wajib bila kita hendak melakukan transformasi nilai-nilai idealisme yang konstruktif bagi perkembangan politik bangsa. Tak banyak entitas sosial yang cukup memiliki kredibilitas untuk mengemban tugas itu, di samping beberapa NGO’s tentunya. Kalangan profesional, birokrasi, politisi dan bisnis – dimanapun di dunia ini – terlalu banyak memasuki ranah pragmatis sehingga kompetensi mereka untuk bicara idealisme relatif rendah.
Dunia pendidikan adalah dunia ethic yang harus selalu berada di depan menghela dunia emic pragmatis di lapangan. Oleh karena itu, seharusnyalah semua orang yang berada dalam dun ia akademik menyadari raison d ‘etre – nya ini. Parahnya birokrasi kampus ternyata sangat jauh dari apa yang seharusnya terjadi. Mulai dari menteri pendidikan, rektor, dekan hingga staff di jurusan/program studi tak sedikitpun memiliki respect terhadap gerakan mahasiswa. Segelintir mahasiswa yang masih mau meluangkan waktu untuk menjadi aktifis mendapat cemoohan dari banyak pihak. Teman-teman kulaihnya yang tak memilih jalur hidup itu, para dosen dan birokrasi kampus memandang remeh terhadap mereka. Bahkan keluarga mereka sendiri tak banyak yang men-support anaknya untuk menjadi seorang aktifis gerakan mahasiswa.
Sekian banyak aktor yang meminggirkan posisi strategis aktifis gerakan mahasiswa itu sebenarnya terbingkai dalam sebuah sistem. Dan inti dari sistem ini adalah terletak pada birokrasi kampus (pejabat-pejabat struktural yang ada di perguruan tinggi). Apabila mereka memiliki sensitifitas yang cukup terhadap arti strategis gerakan mahasiswa sesungguhnya mereka dapat memberikan regulasi yang bersifat memberi ruang ekspresi pada para aktifis. Namun kenyataannya justru regulasi kampus mempersempit ruang ekspresi gerakan mahasiswa. Buktinya adalah tidak adanya apresiasi akademis yang cukup dari birokrasi kampus terhadap para aktifis yang terbukti cukup gigih dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak kaum marginal. Atau bahkan ruang-ruang diskusi kritis yang dilakukan secara independen oleh para mahasiswa dipandang remeh dan membuang-buang waktu oleh birokrasi kampus.
Dunia pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma hanya dimaknai secara formal prosedural, tidak substansial. Sehingga fasilitasi yang diberikan hanya kepada lomba-lomba penelitian, lomba pidato dan perlombaan lainnya yang banjir hadiah dan pengahargaan dari para menteri maupun presiden. Tapi prestasi yang dicapai oleh para aktifis yang memperoleh penghargaan dari rakyat tak pernah dianggap penting. Ini sama halnya bahwa para birokrat kampus tak memandang penting posisi rakyat. Mereka lebih berpihak dan menghormati menteri-meneri dari pada para marginal kota, buruh, nelayan maupun petani yang terpinggirkan. Sungguh merupakan sikap akademis yang memalukan.
Terlebih saat birokrasi kampus saat ini hampir semuanya mengamini diterapkannya BHPT (badan hukum pendidikan tinggi) bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun pada akhirnya model ini di”likuidasi” oleh Mahkamah Konstitusi, namun spirit ideologinya sudah terlanjur merasuk ke relung piker para pejabat kampus. Ada beberapa konsekuensi logis ketika konsep “kapitalisasi pendidikan tinggi”, baik BHPT maupun BHDM, diterapkan. Pertama adalah kekayaan yang ada di dalam sebuah satuan pendidikan akan ter-privatisasi. Khususnya bagi satuan-satuan pendidikan swasta yang hierarkhis ataupun satuan pedidikan negeri akan menjadi terfragmentasi kepemilikan asetnya. Ini berimplikasi pada adanya konsolidasi aset dan modal oleh sebuah badan hukum tertentu untuk melakukan aktifitas ekonomis. Kedua, dengan dilakukannya privatisasi di atas maka secara otomatis tiapsatuan pendidikan harus memiliki kuantifikasi atas modal dan pengelolaan keuangan mandirinya (komersialisasi), hingga penghitun laba yang bisa saja dikemas dengan berbagai istilah (seperti umumnya yang dilakukan lembaga-lembaga nir-laba). Para pengelola satua pendidikan konsentrasinya akan terpecah, pada pendidikannya itu sendiri dan pengelolaan keuagan yang diharapkan akan makin meningkat dari masa ke masa. Ketiga, karena adanya komersialisasi itu maka akan terjadi persaingan antar satuan pendidikan terutama untuk mempertaankan eksistensinya masing-masing. Untuk keperluan tersebut maka masuknya investasi disektor ini menjadi sebuah konsekuensi logis, da terbuka peluang masuk investor asing di sektor pendidikan ini. Berbagai konsekuensi lanjutan dari kondisi ini tentu dengan mudah dapat kita prediksi. Yaitu yang paling menakutkan adalah akan makin terjajahnya mentalitas bangsa ini akibat indoktrinasi yang diberikan oleh berbagai lembaga pendidikan asing yang ada itu. Bahkan nasionalisme juga akan terancam. Perlu diingat bahwa saat ini sudah ada beberapa sekolah asing yang tidak melakukan upacara bendera di hari senin dan hari besar kebangsaan di Indonesia!
Sesungguhnya masih terdapat banyak sekali logika yang paradoksal dari kerangka berpikir konsep manajemen pendidikan tinggi semacam ini. Terutama konsistensi pemahamannya terhadap ide enterpreneurship institusi publik. Pada bagian awal jelas bahwa spirit neo-liberalisme yang tertuang dalam public choice terpampang jelas dalam kehendak melakukan reposisi peran pemertah yang semula steering menjadi rowing. Tapi ternyata dalam bagian lain di model ini menunjukka peran dan kewenangan dari dewan pendiri yang begitu besar. Sementara komponen utama dari dewan pendiri ini adalah dari unsur pemerintah. Ini menunjukkan bahwa regulasi ini banci, tidak total dalam merepresentasikan dirinya sebagia agen kapitalis!
Dalam konteks ini, birokrat kampus yang ada saat ini sedikitpun tak menunjukkan sikap kritis terhadap keberadaa regulasi sesat ini. Entah karena tidak memahami secara utuh akan nasib pendidikan ini ke depan atau karena keterjebakan mereka akan rutinitas kerja birokratis. Rutinitas kerja birokratis khususnya di perguruan tinggi swasta adalah bagaimana mempertahankan jumlah mahaiswa baru yang mendaftar dari tahun ke tahun. Yang ada dalam ini kepala birokrat kampus hanyalah menjaring mahasiwa sebanyak-banyaknya dan mengeruk untuk semaksimal mungkin. Tetapi bagaimana proses pendidikan yang yang kritis dan memnusiakan pada mahaiswa yang telah terekrut tak menjadi prioritas. Yang penting hanyalah lancaranya pembayara SPP dan berbagai iuran tiap semesternya.
Prioritas ke dua yang ada pada para birokrat kampus juga para dosennya adalah mengeruk sekarung proyek yang berimplikasi langsung terhadap makin bertambahnya pendapatan sampingan (yang hampir pasti jumlah berlipat-lipat kali gaji pokok mereka). Bukan haram untuk melakukan itu, tapi bila hanya uang yang dikejar dari sekian banyak proyek itu maka itulah tanda-tanda akhir dunia. Sibuknya para dosen dan birokrat kampus akan berbagai proyek itu seringkali mengabaikan tugas utama mereka dalam pendidikan itu sendiri. Waktu untuk melayani mahasiswa manjadi makin sempit. Bahkan masih sangat sering ditemui wajah-wajah masam dan tak menyenangkan ketika mereka berhadapan dengan mahasiswa, terlebih penampilan kumal para katifis. Alih-alih proyek-proyek itu dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di kampus, yang terjadi justru kampus seperti kereta trolley yang menampung segala jenis barang secara serampangan dan campur aduk. Yang penting komoditas tersebut laku dijual dan segera mendapatkan untung.
Inilah wajah muram birokrasi kampus yang ada saat ini. Sehingga tak berlebihan kalau dikatakan ia merupakan agen utama yang turut serta membuat gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini collaps. Jangankan untuk serius memberi ruang apresiasi terhadap gerakan mahasiswa, memikirkan dan berempati saja tidak. Padahal sikap tak peduli terhadap gerakan mahasiswa adalah juga sikap tak peduli terhadap tegaknya demokrasi dan hak-hak rakyat tertindas. Kalau sudah begitu, dimanakah idealisme akademik para birokrat kampus akan dialamatkan?
Sekum KAMMI fapet (085641540201)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar